kanalbogor.com- Anggota DPR RI Mulyadi meminta pemerintah melakukan reset ulang soal definisi kemiskina di Indonesia.
Hal itu disampaikan ketika rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menkopolhukam, Menko PMK dan Menko Marves Kamis (6/6).
Mulyadi menilai, definisi kemiskinan perlu direset ulang agar kebijakan orientasi anggarannya dapat tepat sasaran.
“Buat kami pembangunan itu dalam kontek anggaran harus tepat sasaran, tepat waktu stakeholder daerah dilibatkan supaya percis masalah yang diperlukan untuk solusinya betul betul bisa terangkat,”ujarnya.
Kata Legislator Kabupaten Bogor ini, kebijakan anggaran harus mampu meningkatkan kehidupan dari masyakarat itu sendiri.
Dampak dari kemiskinan itu, sambung Mulyadi menjamur pinjaman-piniaman berbasis aplikasi yang tingkatan bunganya sangat mecekuk
“Akibatnya masyarakat banyak yang di korbankan bahkan terjadi kejadian yang memprihatinkan dan bunuh diri dan seterusnya,”tegasnya.
Mulyadi lantas menceritakan kondisi perekonomian di dapilnya, yakni Kabupaten Bogor.
Menurut Mulyadi, dirinya sering menerima laporan dari masyarakat, salah satunya soal lapangan pekerjaan.
“Saya selalu diakses masyarakat yang meminta pekerjaan, dan yang memperihatinkannya ingin membeli beras saja saja tidak kebeli,” katanya.
Mulyadi yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR RI ini mekinya pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang instrumen- instrumennya berpihak kepada masyakat.
“Sekarang penggemar judi online menurut riset terakhir katanya indonesia nomor satu mengerikan saya kira itu perlu jadi atensi kita jadi supaya kebijakan dan anggaranya instrumen nya itu betul betul tadi tepat sasaran,”pungkasnya.
