Tiga Anggotanya Mundur, LPM Desa Wargajaya Sukamakmur Tetap Solid

Oplus_131072

 

Bogor – Tiga anggotanya mundur mendadak, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor klaim tetap solid.

Sekretaris LPM Desa Wargajaya, Ujang A.S menyebut, hingga saat ini pihaknya yang tersisa empat orang, masih tetap solid, membantu kerja-kerja di Pemerintahan Desa Wargajaya.

“Kami sisa 4 lagi, selama ini solid, kalo masih diperlukan oleh kepala desa, ya lanjut, ?etika misalkan LPM dalam satu desa harus 7 anggota, berarti kebijakan nya kembali ke kepala desa,” ungkap Ujang, Selasa, 4 Februari 2025.

Saat ini, kata Ujang, pihaknya masih terus berjalan dengan komposisi yang ada, yakni empat anggota.

Baca Juga:  121 Rumah di Kabupaten Bogor Rusak Akibat Gempa Sukabumi  

“Untuk sementara berjalan aja dengan yang ada, berjalan saja gak jadi masalah,” ungkapnya.

Selain itu, Ujang menyebut, ia tak mengetahui secara persis alasan tiga anggota LPM lainnya mengundurkan diri.

“Mengenai masalah ketidak harmonisan LPM dan Kepala Desa, selama ini harmonis-harmonis aja, itu gak tau, merasa tidak harmonis, sementara selain yang tiga (yang mundur) harmonis-harmonis aja,” singkatnya.

Sebelumnya, Sejumlah anggota LPM Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ramai-ramai mengundurkan diri.

Sedikitnya ada tiga anggota LPM Desa Wargajaya ini. Hal ini merupakan buntut dari dilaporkannya Kepala Desa Wargajaya, oleh warganya sendiri.

Baca Juga:  Seorang Gadis Ditemukan Meninggal Dunia di Sebuah Ruko, Polisi : Masih Didalami

Tiga anggota LPM itu adalah, Epul Saputra eks ketua LPM Desa Wargajaya, Ajon, dan Lukman.

Epul mengatakan, mundurnya para anggota LPM itu buntut dari dilaporkannya Kepala Desa Wargajaya, oleh warganya sendiri.

“Seiring dengan ada laporan forum masyarakat Desa Wargajaya, maka LPM terlebih dulu mengundurkan diri, dari pada tersangkut pembangunan-pembangunan yang diduga di mark up,” kata Epul, Rabu, (29/1/2025).

Pelaporan warga ke Kejari ini, kata Epul, diduga karena adanya pembangunan yang sengaja dinaikkan.

“Pembangunan di tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 yang menggunakan samisade sebesar Rp3 miliar, yang hanya dialokasikan satu titik,” urainya.

Baca Juga:  DPT Kabupaten Bogor Bertambah 34 Ribu, Dampak Penonaktifan KTP Jakarta 

“Menurut sepengetahuan LPM ada dugaan pemotongan (oleh) kepala desa dari anggaran samisade itu sekitar 30 persen yang tidak digunakan kepada fisik,” ujarnya.