Nilai Uang Ganti Untung Tol Desari Rugikan Warga Terdampak, Kantor ATR/BPN Bogor Digeruduk

Kanalbogor.com – Puluhan warga Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor menggeruduk kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.

Massa aksi melakukan unjuk rasa untuk mempertanyakan kejelasan uang ganti untung proyek Tol Depok-Antasari (Desari) yang diterimanya.

Koordinator Aksi, Anton mengatakan uang ganti untuk yang diberikan oleh pemerintah melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dinilai tidak menguntungkan masyarakat yang terdampak.

Ia menyebut, uang ganti untung yang diberikan kepada warga terdampak gusuran bervariasi, mulai dari Rp 1,4 juta hingga 4,3 juta permeter.

Baca Juga:  DKP Gelar Gerakan Pangan Murah, Warga Minta Pemerintah Bisa Atasi Kenaikan Harga Komuditi di Pasar

Sementara, warga sendiri belum bisa menentukan harga yang diinginkan karena tidak adanya negosiasi.

“Kami belum memberikan hasil nilai, karena tidak ada kesepakatan itu maunya berapa, sehingga kami tidak menawarkan harga itu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Namun yang pasti, kata dia, warga menginginkan transparansi dari KJPP dalam menentukan nominal.

Selain itu, KJPP juga harus mempertimbangkan bahwa wilayahnya merupakan kawasan strategis, sehingga harga tanah permeter tentu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Baca Juga:  Diduga Rem Blong Truk Trailer Alami Kecelakaan, Ada Korban Luka

“Harusnya dilihat berdasarkan harga kewajaran, kelayakan, berdasarkan lingkungan yang ada, kita ini wilayahnya dekat sekali dengan fasilitas publik, stasiun, jalan raya, ke pasar dekat, sementara kita engga tau landasan penilaian mereka mengukur nilai ini, tadipun tidak dijelaskan,” katanya.

Anton mengklaim, dari unjuk rasa yang dilakukan pada sore hari itu belum menemui titik terang, meskipun sempat melakukan audiensi dengan Kepala kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.

Baca Juga:  Belum Sampai Target, Cabup Rudy Susmanto Minta Kader Gerindra Keroyokan

“Mereka menyampaikan bahwa mereka akan menampung aspirasi kita, lalu disampaikan kepada pimpinan mereka untuk dikaji kembali nilai yang ditetapkan oleh KJPP,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *